Banyak Yang Salah Pengertian, Inilah Isi RUU PKS

Banyak Yang Salah Pengertian, Inilah Isi RUU PKS – Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS kembali jadi perbincangan hangat, terutama setelah muncul petisi penolakan RUU tersebut. Menyikapi polemik itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo angkat bicara.

Politikus Partai Golkar itu menegaskan RUU PKS tidak memberikan kelonggaran terhadap perzinahan, serta lesbian, gay, biseksual dan transgender atau LGBT.

“Yang bisa saya pastikan, dalam pasal-pasal RUU PKS itu tidak ada memberikan kelonggaran adanya perzinahan, apalagi LBGT,” ungkap Bambang di gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/1).

Politikus Partai Golkar yang karib disapa Bamsoet itu memastikan parlemen akan menolak tegas hal tersebut. “Kami pasti akan tolak dengan tegas,” ungkapnya.

Bamsoet mengatakan parlemen tengah mendorong RUU PKS ini bisa diselesaikan sebelum DPR periode 2014 – 2019 berakhir. Hal ini sebagaimana desakan dari masyarakat. “Harus segera diselesaikan,” tegasnya.

Banyak Yang Salah Pengertian, Inilah Isi RUU PKS

Politikus yang juga mantan wartawan itu menyatakan tidak boleh lagi ada kekerasan terhadap perempuan. “Ibu saya wanita, anak saya juga banyak wanita. Jadi, tidak boleh ada yang melakukan kekerssan terhadap para wanita,” katanya.

Seperti diketahui, muncul penolakan terhadap RUU PKS, karena dianggap pro perzinahan. Salah satunya adalah lewat petisi yang telah ditandatangani sejumlah pihak.

Petisi itu dibuat oleh Maimon Herawati, yang ditujukan kepada Komisi VIII DPR dan Komisi Nasional Perempuan. Petisi online tersebut telah menghimpun lebih dari 50 ribu tanda tangan warganet.

Banyak Yang Salah Pengertian, Inilah Isi RUU PKS

Diberitakan sebelumnya, petisi penolakan RUU PKS ini juga menuai kecaman dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“RUU PKS sudah dua tahun mangkrak di DPR dan sedang mati-matian diperjuangkan agar segera disahkan untuk melindungi korban. Ibu Maimon butuh hobi baru selain membuat petisi, karena nampaknya petisi yang dibuat selalu ngawur,” jelas Juru Bicara PSI Dara Nasution kepada wartawan, Selasa (29/1/2019).

Dia mengatakan, Maimon membuat petisi karena RUU PKS dianggap tidak mengatur hubungan seksual yang melanggar norma susila dan agama. Selain itu, Maimon juga tidak sepakat bahwa suami dapat dipenjara bila memaksakan hubungan seksual terhadap istrinya.

“RUU PKS tidak bisa merujuk pada norma asusila yang diklaim oleh Ibu Maimon. RUU juga tidak bisa didasarkan pada aturan agama tertentu karena dapat menimbulkan diskriminasi. Ibu Maimon juga tidak paham bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan maupun tidak tetap bentuk perkosaan. Ia tidak punya empati terhadap sesama perempuan,” papar Dara.

Berdasarkan Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (Catahu) 2018, sebanyak 348.446 kasus yang dilaporkan dan ditangani oleh Komnas Perempuan sepanjang 2017. Faktanya, KUHP hanya mengatur perkosaan dan pencabulan. Sementara definisi dari istilah kekerasan seksual masih sebatas kontak fisik.

Menurut Dara, Indonesia butuh payung hukum yang jelas dan spesifik untuk melindungi korban kekerasan seksual,

“Korban kasus kekerasan seksual seringkali tidak mendapatkan keadilan dalam proses penyidikan, dan bahkan dikriminalisasi, karena belum adanya payung hukum yang bisa sepenuhnya melindungi para korban. Indonesia butuh RUU PKS,” terangnya.

Hanya LapakDewa Berikan BONUS Sebanyak ini !

– Bonus New Member 10rb
– Bonus TO Mingguan 0.3%
– Bonus Like & Share FB
– Bonus Lucky Spin
– Bonus Refferal 10%
– Bonus Turnamen Coin
Tunggu Apa Lagi Yuk Gabung dan Bermain bersama LapakDewa

Recent search terms
  • agen kartu super 10
  • Agen Omaha Poker Rupiah
  • Capsa Susun Online
  • Terkini agen kartu super 10
  • Banyak YAng Salah Pengertian Tentang Isi RUU PKS
  • Menyangkut Masalah Pelecehan Seksual

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *