Karena Personel Terbatas, KPK Bisa Saja Lakukan OTT

Karena Personel Terbatas, KPK Bisa Saja Lakukan OTT – Korupsi yang terjadi di negeri ini kian miris. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa saja melakukan operasi tangkap tangan (OTT) setiap hari jika memiliki personel yang cukup.

“Kalau KPK punya tenag ayang cukup, Kita bisa lakukan OTT tiap hari. Hampir semua bupati dan pejabat yang masih melakukan tindak pidana, seperti yang kita saksikan pada saat penangkapan para bupati yang pernah di tangkap saat operasi OTT sebelumnya.” Kata Agus di Gedung Penunjangan KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, selasa (27/11/2018).

Pernyataan tersebut disampaikan Agus dalam sambutan saat acara diskusi publik Hasil Interview Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC). Agus mengatakan para pejabat bisa habis di tangkap KPK jika tidak ada perbaikan.

“Jadi kegentingannya, kalau kita punya orang hari ini, yang namanya penyelanggara negara bisa hanbis hari ini karena ditangkpa terus. permasalahannya di situ.” ujarnya.

Menurut agus masih banyak pejabat di infonesia yang melakukan koprupsi. Agus pun menyebut anggapan bahwa pejabat yang tertangkap itu sedang sial terkadang benar adanya.

Karena Personel Terbatas, KPK Bisa Saja Lakukan OTT

Ini yang saya rasakan kegentingannya. Daruratnya di situ, karena tindak pidana mirip seperti itu dilakukan oleh banyak pihak. Makanya kadang betul yang ketangkep itu yang sial akrena banyak orang yang melakukannya.” ujarnya.

Oleh karena itum Agus meminta dilakukannya perubahan Undang-undang Atau membuat perppu pemberantasan korupsi. Salah satu tujuannya agar personel KPK bisa bertambah dan pemberantasan korupsi bisa dilakukan lebih masif.

“Ini suatu kegentingan, kegawatan. Kita perlu lebih serius. Karena itu, perppu Pemberantasan korupsi, personelmya nanti bisa di perkuat.” tuturnya.

Karena Personel Terbatas, KPK Bisa Saja Lakukan OTT

Agar KPK mendapat tambahan tenaga, menurut Agus, harus dilakukan perubahan UU Pemberantasan Tipikor atau dibuat perppu. Dia meminta dalam revisi UU Tipikor nantinya dimasukkan pasal yang mengatur peran serta masyarakat.

“Kita ingatkan mengenai Tap MPR 11 Tahun 1998 tadi, kalau diterjemahkan, salah satunya jadi Undang-Undang 31/1999 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, di dalamnya saya ingin garis bawahi yang perlu segera masuk kalau baca UU 31/1999 ada pasal 8, yang sebetulnya perlu masuk UU Tipikor, yaitu peran serta masyarakat. Di situ disampaikan peran masyarakat dalam negara merupakan hak dan kewajiban untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bebas dan KKN. Itu esensinya penting karena selama ini aparat penegak hukum yang bergerak, masyarakat belum diberdayakan,” papar Agus.

 

Hanya LapakDewa Berikan BONUS Sebanyak ini !

– Bonus New Member 10rb
– Bonus TO Mingguan 0.3%
– Bonus Like & Share FB
– Bonus Lucky Spin
– Bonus Refferal 10%
– Bonus Turnamen Coin
Tunggu Apa Lagi Yuk Gabung dan Bermain bersama LapakDewa

Recent search terms
  • agen kartu super 10
  • Agen Omaha Poker Rupiah
  • Capsa Susun Online
  • Terkini agen kartu super 10
  • suami nekat membunuh istri sendiri
  • membunuh istri sendiri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *